Jakarta , – Dikutip dari Viralnya video Narasi Zone di medsos yang saat ini telah berkembang mendunia,publik kembali disuguhi tontonan ironis yang mencederai rasa keadilan. Anwar Sadad, politikus asal Partai Gerindra yang telah resmi menyandang status tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), terpantau masih bebas melenggang dan menjalankan aktivitasnya sebagai anggota DPR RI di Gedung Senayan, Jakarta.
Penetapan status tersangka ini sudah berlangsung cukup lama sejak pengembangan perkara mantan Wakil Ketua DPRD Jatim, Sahat Tua Simanjuntak. Namun hingga kini, belum ada tindakan tegas berupa penahanan badan dari pihak lembaga antirasuah.
Kerugian Negara Fantastis dan Skenario Pokmas Fiktif
Bukan sekadar nominal biasa, perkara korupsi pengurusan dana hibah untuk Kelompok Masyarakat (Pokmas) dari APBD Provinsi Jawa Timur tahun anggaran 2021-2022 ini diduga telah merugikan keuangan negara hingga mencapai Rp2 triliun.
Modus operandi yang dijalankan pun terbilang sangat rapi dan terstruktur:
Pembentukan Pokmas Fiktif:
Diduga ada rekayasa pembentukan kelompok masyarakat yang hanya ada di atas kertas demi mencairkan alokasi dana hibah.
Bancakan Commitment Fee: Begitu anggaran negara tersebut cair, para oknum pejabat diduga langsung memotong dan menikmati aliran dana tersebut sebagai pelicin.
KPK sendiri telah memetakan 21 orang tersangka dalam jaringan ini, yang terdiri dari 3 penerima suap (termasuk Anwar Sadad) serta 17 orang pihak pemberi suap.
Aset Disita, tapi Digaji Negara
Langkah penyidik KPK sejauh ini baru menyentuh pemulihan aset negara. Dua bidang tanah dan bangunan berlokasi di Banyuwangi dan Kabupaten Probolinggo yang diduga milik Anwar Sadad telah disita oleh penyidik.
Akan tetapi, situasi ini melahirkan kontradiksi hukum yang mencolok di mata publik. Di satu sisi, harta kekayaannya dinilai memiliki bukti kuat untuk disita. Namun di sisi lain, karena posisinya yang belum ditahan dan masih aktif menjabat di DPR RI, ia diduga masih menerima hak-hak protokoler, mulai dari gaji pokok hingga tunjangan kedewanan yang bersumber langsung dari uang rakyat.
Desakan Publik: KPK Jangan Tebang Pilih
Lambatnya eksekusi penahanan terhadap politikus Senayan ini memicu gelombang kritik tajam dari masyarakat sipil di media sosial. Banyak pihak mendesak agar KPK tidak tumpul di hadapan para pemegang kuasa politik dan segera mengenakan baju oranye kepada sang tersangka demi asas persamaan di mata hukum.
Kini, nyali dan independensi KPK kembali dipertaruhkan. Apakah status keanggotaan DPR RI akan terus menjadi perisai yang menunda penegakan hukum, ataukah lembaga antirasuah ini akan segera mengambil tindakan tegas menuntaskan mega korupsi triliunan rupiah ini?
Leave a Reply