\u200bPAMEKASAN<\/strong> , – Kasus dugaan penganiayaan yang menimpa I.S.D., seorang anak yatim asal Desa Bandaran, Kecamatan Tlanakan, Kabupaten Pamekasan, menyisakan sorotan tajam dan pertanyaan serius publik. Pihak keluarga korban menilai proses penanganan perkara oleh aparat penegak hukum belum menyentuh seluruh rangkaian fakta kekerasan, termasuk dugaan pengancaman pembunuhan, penggunaan senjata tajam (sajam), hingga indikasi pengeroyokan.<\/p>\n\n\n\n \u200bBerdasarkan keterangan yang dihimpun dari pihak keluarga, peristiwa traumatis yang dialami korban terjadi secara beruntun. Korban diduga mengalami tindakan kekerasan fisik berupa pencekikan hingga terjatuh, penamparan, hingga penginjakan yang berlangsung di dalam maupun di luar rumah, sebelum akhirnya dilerai oleh warga sekitar.<\/p>\n\n\n\n \u200bTak berhenti di situ, keluarga juga membeberkan adanya dugaan pengancaman pembunuhan serta pengacungan senjata tajam saat peristiwa tersebut terjadi.<\/p>\n\n\n\n \u200bPerwakilan keluarga korban, Rifa\u2019i Lasbandra, secara tegas memprotes dan mempertanyakan penanganan hukum yang berjalan. Menurutnya, pasal-pasal yang disangkakan belum mengakomodasi fakta lapangan terkait dugaan pengancaman, kepemilikan senjata tajam, serta keterlibatan lebih dari satu pelaku (pengeroyokan).<\/p>\n\n\n\n \u200b”Kami meminta Polres Pamekasan dan Kejaksaan Negeri Pamekasan memberikan penjelasan transparan mengenai dasar pertimbangan hukum dan penerapan pasal-pasalnya. Jika fakta di lapangan menunjukkan dugaan kekerasan dilakukan oleh beberapa orang, hal itu wajib ditelusuri secara komprehensif berdasarkan bukti dan saksi yang ada,” tegas Rifa\u2019i.<\/p>\n\n\n\n \u200bIa menambahkan, status korban sebagai anak bawah umur dan seorang anak yatim seharusnya mendapatkan perhatian khusus, pendampingan maksimal, serta perlindungan hukum yang kuat, bukan sekadar menjadi catatan formalitas dalam berkas perkara.<\/p>\n\n\n\n \u200bHingga berita ini diterbitkan, belum ada keterangan resmi yang dirilis oleh Polres Pamekasan maupun Kejaksaan Negeri Pamekasan merespons keberatan serta desakan dari pihak keluarga korban. Penjelasan keterbukaan informasi dari kedua instansi tersebut sangat dinantikan publik guna memberikan kepastian hukum dan mencegah timbulnya opini liar di masyarakat.<\/p>\n\n\n\n \u200bKendati asas praduga tak bersalah (presumption of innocence<\/em>) tetap harus dihormati dalam penegakan hukum, asas perlindungan anak dan hak korban atas keadilan tidak boleh dikesampingkan. Keluarga menaruh harapan besar agar perjuangan anak yatim dalam mencari keadilan di Bumi Gerbang Salam ini tidak terhenti di tengah jalan.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"